Dewan Perwakilan Anggota


DPA adalah Dewan Perwakilan Anggota yang beranggotakan 15 anggota biasa dari dua angkatan termuda Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Padjadjaran, merupakan lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Himbio Unpad yang bersifat koordinatif  terhadap Dewan Pengurus Diangkat oleh ketetapan Musyawarah Besar Anggota Himbio Unpad

Masa jabatan Dewan Perwakilan Anggota adalah selama 1 periode kepengurusan dan dapat menjabat kembali untuk masa kepengurusan berikutnya apabila diangkat dalam Musyawarah Besar Anggota

Tugas pokok DPA Himbio Unpad:

  1. Menyusun Rancangan Garis-garis Besar Haluan Kerja dan ketetapan-ketetapan lainnya berdasarkan aspirasi Anggota.
  2. Membuat, meninjau, dan mengesahkan Rancangan Peraturan Himpunan Himbio Unpad.
  3. Mengawasi dan menilai kinerja DP Himbio Unpad dalam melaksanakan GBHK dan peraturan yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar Anggota/Musyawarah Besar Anggota Istimewa.
  4. Menyerap,menampung, dan merumuskan aspirasi anggota Himbio Unpad untuk direkomendasikan di dalam Musyawarah Besar Anggota dan kepada DP Himbio Unpad
  5. Menyerap,menampung, dan merumuskan aspirasi anggota Himbio Unpad untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang dan/atau bersama dengan DP Himbio Unpad
  6. Menjalankan peran advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh suatu kelembagaan, golongan, dan/atau perorangan.
  7. Melaksanakan Pemilu dan Musyawarah Besar Anggota Himbio Unpad bersama DP Himbio Unpad
  8. Melaksanakan Rapat Kerja dengan DP minimal sebanyak 3 kali dalam 1 periode kepengurusan.

Wewenang DPA Himbio Unpad adalah :

1. Memberikan pertimbangan, kritik, dan saran kepada DP Himbio Unpad

2. Melaksanakan :

  1. Hak Angket yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan DP Himbio Unpad,
  2. Hak Interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada DP Himbio Unpad mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh DP Himbio Unpad.
  3. Hak Budget yaitu hak untuk bertanya dan memberikan pertimbangan mengenai anggaran dana DP Himbio Unpad.
  4. Hak Inisiatif yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan pertimbangan yaitu memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh DP Himbio Unpad
  5. Hak Amandemen yaitu hak untuk mengajukan perubahan AD/ART, GBHK, PH, dan Peraturan Himpunan lainnya.
  6. Hak Investigasi yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap DP Himbio Unpad.
  7. Hak Petisi yaitu hak untuk mengubah, menambah, atau mengurangi kebijakan DP Himbio Unpad berdasarkan amanah anggota Himbio.
  8. Mengadakan Musyawarah Besar Anggota Istimewa
  9. Membentuk perangkat pemilu dan panitia MBA minimal 1 bulan sebelum kepengurusan berakhir

Hak dan kewajiban anggota DPA :

  1. Setiap anggota DPA memiliki hak angket, hak interpelasi, hak budget, hak inisiatif, hak amandemen, hak invesigasi, dan hak petisi.
  2. Setiap anggota DPA berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ketetapan-ketetapan Musyawarah Besar Anggota/Musyawarah Besar Anggota Istimewa, dan aturan-aturan lainnya.
  3. Setiap anggota DPA wajib menjalankan tugasnya sebagai perwakilan anggota yang bertanggung jawab.
  4. Setiap anggota DPA bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi Musyawarah Besar Anggota.
  5. Mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, mengajukan usul rancangan peraturan dan administrasi.

Dalam menjalankan tugasnya, DPA mempunyai alat kelengkapan :

  1. Sidang pleno anggota adalah persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPA Himbio Unpad sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi di DPA Himbio Unpad.
  2. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh ketua DPA bersama ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan DPA
  3. Rapat umum adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota DPA Himbio Unpad
  4. Rapat komisi adalah rapat yang dihadiri oleh ketua komisi beserta anggota komisinya masing-masing untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan komisi.
  5. Rapat kerja adalah rapat yang diselenggarakan DPA untuk berkoordinasi suatu kebijakan dengan DP
  6. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPA dan/atau diusulkan oleh DP untuk melakukan koordinasi berkaitan dengan program kerja DP.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s